Ribuan Guru Honorer Unjuk Rasa Tuntut Upah Sesuai UMK
Pendidikan

Ribuan Guru Honorer Unjuk Rasa Tuntut Upah Sesuai UMK

Ribuan Guru Honorer Unjuk Rasa Tuntut Upah Sesuai UMK

Ribuan Guru Honorer Unjuk Rasa Tuntut Upah Sesuai UMK
Ribuan Guru Honorer Unjuk Rasa Tuntut Upah Sesuai UMK

Ribuan guru honorer yang tergabung dalam Forum Honorer Pendidik

dan  Persatuan Guru Republik Indonesia (FHPTK-PGRI) Kabupaten Cirebon melakukan aksi unjuk rasa untuk menuntut hak-haknya yang menyangkut kesejahteraan. Pasalnya selama ini, kesejahteraan guru honorer masih jauh dari harapan karena hanya mendapatkan gaji pada kisaran 300-500 ribu.

Para guru honorer yang mengawali aksinya dengan berkumpul di Gedung PGRI Kabupaten Cirebon, selanjutnya mereka pun bergerak menuju ke SMPN 1 Sumber untuk menyuarakan aksinya. Dalam aksi unjuk rasa tersebut terlihat, para gunu honorer membawa berbagai poster yang bertuliskan beragam tuntutan dan keluhan atas minimnya perhatian pemerintah.

Menurut Ketua FHPTK-PGRI Kabupaten Cirebon, Sholeh Abdul Ghofur

, aksi tersebut tidak lain untuk meminta kesejahteraan bagi para guru honorer. “Aksi ini murni untuk meminta kesejahteraan dan kita minta diperhatikan. Kami menuntut hak kami, karena kewajiban kami sudah dilakukan dengan ikhlas,” kata Sholeh Abdul Ghofur, Selasa (3/12/19).

Ia juga menyampaikan, selama ini honorarium sebagai tenaga pendidik tak sesuai SK Bupati Cirebon. Karenanya dia menuntut honorarium atau upah guru honorer di Cirebon disesuaikan dengan upah minimum kabupaten (UMK). “Menuntut adanya Perbub yang mendukung SK honorer. ‎Ya tuntutannya sesuai UMK Cirebon,” ucapnya.

Lanjut menurutnya, sesuai dengan surat pemberitahuan aksi yang dilayangkan ke Polresta Cirebon, pihaknya ingin mengawal jalannya rapat Persiapan Penyusunan Peraturan Bupati sebagai Penjabaran Perda Nomor 4 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Pendidikan, khususnya mengenai Honorarium Guru Pengganti dan Tenaga Kependidikan Non PNS pada sekolah negeri tersebut.

“Kami dari Forum Honorer Pendidikan dan Tenaga Kependidikan Persatuan Guru

Republik Indonesia (FHPTK-PGRI) Kabupaten Cirebon bermaksud mengadakan aksi damai untuk menyampaikan pendapat dan mengawal jalannya rapat pembahasan Perbup,” katanya.

Para guru honorer menuntut agar gajinya sesuai dengan UMK. Untuk itu mereka menuntut disahkannya Peraturan Bupati tentang Honorarium Guru Pengganti dan Tenaga Kependidikan Non PNS pada Sekolah Negeri.

Sebelumnya Senin kemarin Ketua Forum Honorer Pendidik dan Tenaga Kependidikan-Persatuan Guru Republik Indonesia (FHPTK-PGRI) Kabupaten Cirebon, Sholel Abdul Gofur sudah bertemu dengan pihak dinas. Dalam pertemuan tersebut ada lima kesepakatan terkait kegiatan long march aksi damai mengawal penyusunan Perbup. (R2)

 

Sumber :

https://www.belajarbahasainggrisku.id/