PKS Serukan Ganti Bupati Jember, Perwakilan Guru Tepuk Tangan

PKS Serukan Ganti Bupati Jember, Perwakilan Guru Tepuk Tangan

PKS Serukan Ganti Bupati Jember, Perwakilan Guru Tepuk Tangan

PKS Serukan Ganti Bupati Jember, Perwakilan Guru Tepuk Tangan
PKS Serukan Ganti Bupati Jember, Perwakilan Guru Tepuk Tangan

Perbaikan nasib guru tidak tetap (GTT) dan pegawai tidak tetap (PTT) di Kabupaten Jember, Jawa Timur, hanya bisa dilakukan jika ada itikad baik dari kepala daerah. Jika setiap perjuangan untuk memperbaiki nasib menemui jalan buntu, maka tak ada solusi selain memilih bupati baru pada pemilihan kepala daerah tahun depan.

Hal ini dikemukakan Nur Hasan, legislator Partai Keadilan Sejahtera yang juga Sekretaris Komisi D DPRD Jember, di hadapan perwakilan guru yang mengaduan nasib di gedung parlemen, Kamis (15/8/2019). “Nasib Panjenengan, Dewan sudah tidak karu-karuan memperjuangkannya. Saya di Badan Anggaran bersama Mas Ayub (Wakil Ketua DPRD Jember dari Partai Kebangkitan Bangsa Ayub Junaidi) sudah teriak-teriak. Tapi tidak ada itikad baik memperhatikan Panjenengan. Solusinya ya ganti bupati. Butuh bupati baru,” katanya.
Baca Juga:

926 Guru Honorer se-Kabupaten Gresik dapat Santunan
Wakil Ketua DPRD Jember Ini Minta Maaf kepada GTT-PTT
PGRI: Apa Kabar Kenaikan Pangkat Guru Fungsional di Jember Sejak 2016?
Cerita Warga Mojokerto Saat Terjadi Kerusuhan di Wamena
PGRI Jember: Nasib Guru Tidak Tetap Jangan Diambangkan

Nur Hasan membandingan sejumlah kepala daerah lain yang berani mengeluarkan surat keputusan untuk status GTT dan PTT,

dan bukan hanya surat penugasan mengajar yang harus diperbarui rutin. Terbitnya SK juga diikuti alokasi anggaran untuk menambah insentif bagi para guru di luar alokasi dana bantuan operasional sekolah (BOS).

“APBD kita Rp 4 triliun. Bantuan sosial (bansos) naik sekitar 65 persen atau seitar Rp 200 miliar. Kenapa ini tidak nyiprat ke GTT,” kata Nur Hasan.

Nur Hasan menegaskan, PKS sudah mendelarasikan perlunya bupati baru menggantikan Bupati Faida yang saat ini menjabat. “Dengan pola kepemimpinan baru, bupati ganti, kan good will-nya berbeda. Kalau PKS: 2020 ganti bupati. Clear. Kami sudah berani berkata,” katanya, disambut tepuk tangan meriah puluhan orang perwakilan guru.

Berdasarkan data Persatuan Guru Republik Indonesia, saat ini masih ada kurang lebih seribu orang guru tidak tetap

(GTT) yang belum menerima surat penugasan dari Pemerintah Kabupaten Jember, Jawa Timur. Ini membuat mereka kesulitan menerima honor dari dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS).

Masalah itu menyebabkan sejumlah perwakilan GTT dan pegawai tidak tetap (PTT) bersama pengurus Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI), mendatangi gedung DPRD Jember, Kamis (15/8/2019) siang. Mereka ditemui dua legislator Komisi D, Nur Hasan (Partai Keadilan Sejahtera) dan Lilik Niamah (Partai Amanat Nasiona).

Abdul Halil Ediyanto, salah satu guru mengatakan, akibat belum diterimanya surat penugasan oleh sejumlah GTT tersebut,

kepala sekolah tidak berani memberikan honor yang berasal dari BOS, nasional maupun daerah. “Mereka takut salah kalau membayarkan honor,” katanya

 

Sumber :

https://pitchengine.com/danuaji/9999/12/31/no-headline/002518289542394003803