MACAM SISTEM PEREKONOMIAN INDONESIA
Pendidikan

MACAM SISTEM PEREKONOMIAN INDONESIA

MACAM SISTEM PEREKONOMIAN INDONESIA

MACAM SISTEM PEREKONOMIAN INDONESIA
MACAM SISTEM PEREKONOMIAN INDONESIA

SISTEM PEREKONOMIAN INDONESIA

Indonesia menerapkan sistem perekonomian Pancasila adalah hubungan-hubungan ekonomi antar pelaku-pelaku ekonomi yang didasarkan pada etika atau moral Pancasila dengan tujuan akhir mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Sistem perekonomian Pancasila ini merupakan dasar dari semua sistem yang berkembang pada perekonomian di Indonesia, maka kecocokan sistem perekonomian Pancasila tidak harus dipublikasikan kepada setiap warga, namun karena keterbiasaan bersinggungan dengan kegiatan yang mengandung Sila-Sila yang akan dengan sendirinya memudahkan warga menganut sistem Perekonomian seperti ini.

PERKEMBANGAN SISTEM PEREKONOMIAN INDONESIA

1.    ORDE LAMA

 Masa Pasca Kemerdekaan (1945-1950)
Keadaan ekonomi keuangan pada masa awal kemerdekaan amat buruk, antara lain disebabkan oleh :

·    Inflasi yang sangat tinggi, disebabkan karena beredarnya lebih dari satu mata uang secara tidak terkendali. Pada waktu itu, untuk sementara waktu pemerintah RI menyatakan tiga mata uang yang berlaku di wilayah RI, yaitu mata uang De Javasche Bank, mata uang pemerintah Hindia Belanda, dan mata uang pendudukan Jepang. Kemudian pada tanggal 6 Maret 1946, Panglima AFNEI (Allied Forces for Netherlands East Indies/pasukan sekutu) mengumumkan berlakunya uang NICA di daerah-daerah yang dikuasai sekutu. Pada bulan Oktober 1946, pemerintah RI juga mengeluarkan uang kertas baru, yaitu ORI (Oeang Republik Indonesia) sebagai pengganti uang Jepang. Berdasarkan teori moneter, banyaknya jumlah uang yang beredar mempengaruhi kenaikan tingkat harga.

·    Adanya blokade ekonomi oleh Belanda sejak bulan November 1945 untuk menutup pintu perdagangan luar negri RI.
Yang menyebab kan :
Ø    Kas negara kosong.
Ø    Eksploitasi besar-besaran di masa penjajahan.

Usaha-usaha yang dilakukan untuk mengatasi kesulitan-kesulitan ekonomi, antara lain :

1.    Program Pinjaman Nasional yang dilakukan pada bulan Juli 1946.
2.    Upaya menembus blokade dengan diplomasi beras ke India, mangadakan kontak dengan perusahaan swasta Amerika, dan menembus blokade Belanda di Sumatera dengan tujuan ke Singapura dan Malaysia.
3.    Konferensi Ekonomi pada bulan Februari 1946
4.    Pembentukan Planning Board (Badan Perancang Ekonomi) pada tanggal 19 Januari 1947
5.    Kasimo Plan

          Masa Demokrasi Liberal (1950-1957)

Pada masa ini disebut juga masa liberal, karena dalam sistem ekonomi maupun pilitiknya menggunakan prinsip prinsip liberal. Dikarenakan pengusaha pribumi masih lemah dibandingkan pengusaha nonpribumi, maka akhirnya sistem ini hanya memperburuk kondisi perekonomian Indonesia yang baru merdeka.

Usaha-usaha yang dilakukan untuk mengatasi masalah ekonomi, antara lain :

A.    Gunting Syarifuddin, dengan cara melakukan sanering yaitu pemotongan nilai uang pada tanggal 20 Maret 1950, untuk mengurangi jumlah uang yang beredar.

B.    Program Benteng (Kabinet Natsir), yaitu adalah suatu upaya menunbuhkan wiraswastawan pribumi dan mendorong importir nasional agar dapat bersaing dengan perusahaan impor asing dengan cara membatasi impor barang barang tertentu dan memberikan lisensi impornya hanya kepada importir pribumi dan memberikan kredit pada perusahaan perusahaan pribumi agar dapat berpartisipasi dalam perkembangan ekonomi nasional. Namun usaha ini gagal, karena sifat pengusaha pribumi yang lebih konsumtif dan tidak bisa bersaing dengan pengusaha nonpribumi.

C.    Nasionalisasi De Javasche Bank menjadi Bank Indonesia pada tanggal 15 Desember 1951 lewat UU no.24 th 1951 dengan fungsi sebagai bank sentral dan bank sirkulasi.

D.    Sistem ekonomi Ali-Baba (kabinet Ali Sastroamijoyo I) yang diprakarsai Mr Iskak Cokrohadisuryo, yaitu kerjasama antara pengusaha nonpribumi dan pengusaha pribumi. Pengusaha nonpribumi diwajibkan memberikan latihan latihan pada pengusaha pribumi dan pemerintah menyediakan kredit dan lisensi bagi usaha usaha swasta nasional. Program ini tidak berjalan dengan baik karena pengusaha pribumi kurang berpengalaman.

E.    Pembatalan sepihak atas hasil-hasil KMB ( Konfrensi Meja Bundar ), yaitu termasuk pembubaran Uni Indonesia-Belanda. Akibatnya banyak pengusaha Belanda yang menjual perusahaannya sedangkan pengusaha pengusaha pribumi belum bisa mengambil alih perusahaan perusahaan tersebut.

Sumber : https://41914110003.blog.mercubuana.ac.id/seva-mobil-bekas/