KCD Belum Terima Laporan Kepsek
Pendidikan

KCD Belum Terima Laporan Kepsek

KCD Belum Terima Laporan Kepsek

KCD Belum Terima Laporan Kepsek
KCD Belum Terima Laporan Kepsek

Kantor Cabang Dinas (KCD) Wilayah III Bekasi, belum menerima laporan dari pihak SMAN

di Kota dan Kabupaten Bekasi yang diperiksa oleh Ombudsman RI perwakilan Jakarta, terkait dugaan pelanggaran dalam pelaksanaan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) Daring tahun 2019.

”(Kepala Sekolah) belum lapor ke kami,” ujar Kepala KCD Wilayah III Bekasi, Casmadi, melalui sambungan selulernya kepada Radar Bekasi, Kamis (11/7) malam.
Lima sekolah yang diperiksa oleh Ombudsman RI, Rabu (7/10), yakni SMAN 1 dan SMAN 2 Kota Bekasi. Sedangkan, tiga sekolah lainnya berada di Kabupaten Bekasi yakni SMAN 1 Cikarang Pusat, SMAN 3 Babelan, dan SMAN 7 Tambun Selatan.

Casmadi belum bisa mengatakan lebih jauh terkait sanksi yang akan diterima oleh lima sekolah

tersebut apabila dinyatakan bersalah oleh Ombusman RI Perwakilan Jakarta.
”Saya akan komunikasikan, salahnya bidang apa, sejauh mana, kita nanti diskusikan,” tukasnya.

Sementara itu, Kepala Keasistenan Bidang Pendidikan Ombudsman Perwakilan Jakarta Raya Rully Amirulloh mengatakan, pihaknya memeriksa 11 sekolah terkait adanya dugaan pelanggaran dalam pelaksanaan PPDB Online.

“Sebenarnya ada sebelas sekolah yang sedang kita periksa. Tapi untuk wilayah Bekasi hanya lima sekolah. Sisanya, sekolah yang ada di Bogor dan Depok,” jelas Rully, seperti diberitakan Indopos (Group Radar Bekasi).

Pemeriksaan terhadap sekolah-sekolah tersebut merupakan tindak lanjut dari laporan

yang masuk sejak awal PPDB 2019 bergulir. Sedikitnya ada 20 laporan yang masuk melalui sejumlah saluran. Baik itu lewat surat elektronik, Whatsapp, maupun telepon.
“Pelapornya bervariasi. Ada yang merupakan korban, ada juga yang sekadar melemparkan informasi. Laporan yang terkonfirmasi dengan sumbernya tentu langsung kami tindak lanjuti,” katanya.

Sejauh ini, kata Rully, laporan yang masuk mayoritas mempermasalahkan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 51 Tahun 2018 Tentang PPDB 2019 yang diimplementasikan secara berbeda di masing-masing wilayah tugas Ombudsman Jakarta. Yakni Depok, Kota dan Kabupaten Bogor, Kota dan Kabupaten Bekasi, serta DKI Jakarta.

 

Sumber :

https://ruangseni.com/