Pendidikan

Hak dan kewajiban anggota

Hak dan kewajiban anggota

 Hak anggota

  • Mengajukan usul pengubahan pasal Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
  • Menentukan sikap dan pilihan dalam pengambilan keputusan.
  • Memilih dan dipilih.
  • Membela diri.
  • Imunitas.
  • Protokoler.
  • Keuangan dan administratif.

Kewajiban anggota

  • Memegang teguh dan mengamalkan Pancasila.
  • Melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan menaati peraturan perundang-undangan.
  • Mempertahankan dan memelihara kerukunan nasional dan menjaga keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
  • Mendahulukan kepentingan negara di atas kepentingan pribadi, kelompok, dan golongan.
  •  Melaksanakan peranan sebagai wakil rakyat dan wakil daerah.

 

BAB III

PENUTUP

  1. KESIMPULAN

Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) dalam benak rakyat Indonesia sudah sangat dikenal dan melekat di hati sanubari hampir seluruh rakyat Indonesia. Keberadaan MPR sudah dikumandangkan sejak berdirinya Republik ini dan secara resmi telah disebut dalam UUD 1945. Pada awalnya MPR diposisikan sebagai lembaga representatif penjelmaan seluruh rakyat Indonesia dan pemegang kedaulatan rakyat yang berkedudukan sebagai lembaga negara tertinggi. MPR berwenang memilih dan mengangkat Presiden dan Wakil Presiden, oleh karenanya Presiden bertanggungjawab kepada MPR karena Presiden sebagai mandataris MPR. Lembaga ini juga berwenang merubah dan menetapkan undang-undang dasar, serta menetapkan garis-garis besar haluan negara.

Pada masa reformasi, posisi MPR telah mengalami reposisi dengan dilakukannya perubahan UUD 1945. MPR tidak lagi ditempatkan sebagai lembaga tertinggi negara tetapi berkedudukan sebagai lembaga negara yang statusnya menjadi tidak jelas antara sebagai joint session ataukah permanent body. MPR hanyalah sebuah perkumpulan anggota DPR dan anggota DPD yang terjadi secara rutin untuk 5 tahun sekali atau bila ada kejadian-kejadian insidental yang menyangkut penyimpangan tugas yang dilakukan Presiden dan/atau Wakil Presiden berdasar Undang-Undang Dasar atau bila terjadi hal yang menyebabkan tidak berfungsinya Presiden dan/atau Wakil Presiden seperti sebab berhalangan tetap atau sudah tidak memenuhi syarat lagi. Kewenangan MPR yang lain yang masih dipertahankan adalah MPR berwenang mengubah dan menetapkan Undang- Undang Dasar. Kewenangan MPR inipun sifatnya insidental, artinya tidak secara rutin dilakukan dan hanya bila ada kemauan politik saja untuk menjalankan kewenangan ini. Dengan demikian tugas rutin MPR hanyalah dilakukan setiap 5 tahun sekali, dan tugas kesehariannya tidak ada, oleh karenanya diusulkan agar MPR dibubarkan saja seperti halnya DPA.

sumber :

https://montir.co.id/seva-mobil-bekas/