Pendidikan

Evaluasi Pelaksanaan Rencana

Evaluasi Pelaksanaan Rencana

–        Pimpinan Kementerian/Lembaga melakukan evaluasi kinerja pelaksanaan rencana pembangunan Kementerian/Lembaga periode sebelumnya.

–        Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah melakukan evaluasi kinerja pelaksanaan rencana pembangunan Satuan Kerja Perangkat Daerah periode sebelumnya.

–        Menteri/Kepala Bappeda menyusun evaluasi rencana pembangunan berdasarkan hasil evaluasi pimpinan Kementerian/Lembaga  dan evaluasi Satuan Kerja Perangkat Daerah.

–        Hasil evaluasi menjadi bahan bagi penyusunan rencana pembangunan Nasional/Daerah untuk periode berikutnya.

v  Kelembagaan Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional meliputi :

–        Presiden menyelenggarakan dan bertanggung jawab atas Perencanaan Pembangunan Nasional.

–        Dalam menyelenggarakan Perencanaan Pembangunan Nasional, Presiden dibantu oleh Menteri.

–        Pimpinan Kementerian/Lembaga menyelenggarakan perencanaan pembangunan sesuai dengan tugas dan kewenangannya.

–        Gubernur selaku wakil Pemerintah Pusat mengkoordinasikan pelaksanaan perencanaan tugas-tugas Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan.

2.4    Pendekatan Proses Perencanaan Pembangunan dalam SPPN

  1. Pendekatan Politik

Pemilihan Presiden/Kepala Daerah menghasilkan rencana pembangunan hasil proses politik (public choice theory of planning), khususnya penjabaran Visi dan Misi dalam RPJM/D.

  1. Proses Teknokratik

Perencanaan yang dilakukan oleh perencana profesional, atau oleh lembaga/unit organisasi yang secara fungsional melakukan perencanaan khususnya dalam pemantapan peran, fungsi dan kompetensi lembaga perencana.

  1. Partisipatif

Perencanaan dilaksanakan dengan melibatkan seluruh stakeholders, antara lain melalui pelaksanaa Musrenbang.

  1. Proses top-down dan bottom-up

Perencanaan yang aliran prosesnya (dilaksanakan menurut jenjang pemerintahan) yaitu dari atas ke bawah atau dari bawah ke atas dalam hierarki pemerintahan.

sumber :

https://henri-bienvenu.com/alpha-beta-apk/