Bangun Daerah Pinggiran dengan Mengembangkan Teknologi

Bangun Daerah Pinggiran dengan Mengembangkan Teknologi

Bangun Daerah Pinggiran dengan Mengembangkan Teknologi

Bangun Daerah Pinggiran dengan Mengembangkan Teknologi
Bangun Daerah Pinggiran dengan Mengembangkan Teknologi

Kemendikbud — Saat ini masih banyak tantangan yang dihadapi

dalam membangun daerah pinggiran, termasuk pembangunan bidang pendidikan dan kebudayaan. Salah satu agenda Rembuk Nasional Pendidikan dan Kebudayaan (RNPK) tahun 2018 adalah menemukan solusi atau merumuskan kebijakan untuk memperkuat layanan pendidikan dan kebudayaan di daerah pinggiran.

Beberapa poin utama pembahasan isu strategis terkait pembangunan pendidikan dan kebudayaan dari pinggiran antara lain mengenai sarana dan prasarana pendidikan yang belum layak, serta perlunya penyediaan dan pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi (TIK) untuk daerah-daerah pinggiran.

Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo), Rudiantara,

menjadi salah satu narasumber nasional dalam RNPK 2018 yang diselenggarakan di Pusdiklat Kemendikbud, Depok, Jawa Barat, pada tanggal 5-8 Februari 2018. Rudiantara menekankan pentingnya memiliki infrastruktur teknologi informasi dan aplikasi untuk pendidikan dalam membangun daerah pinggiran. Hal tersebut sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 131 Tahun 2015 tentang Penetapan Daerah Tertinggal Tahun 2015-2019, agar pemanfaafan TIK dilakukan untuk mengatasi kesenjangan dan mempercepat pemerataan layanan dasar.

“Salah satu upaya yang dapat dilakukan untuk mendorong bertambahnya infrastruktur TIK dan aplikasi adalah dengan menambah tenaga-tenaga terampil TIK melalui pendidikan vokasi,” ujarnya. Penambahan silabus pemrograman (coding) adalah salah satu masukan Rudiantara untuk memperkaya kurikulum pendidikan TIK di SMK.

Dalam meningkatkan kualitas dan mutu pendidikan vokasi, p

emerintah pusat dan pemerintah daerah perlu berkolaborasi, salah satunya dengan mengalokasikan Anggaran Pendapatan Belanja Nasional (APBN) dan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) untuk mendukung pendidikan vokasi. Selain dukungan anggaran, pemerintah pusat dan pemerintah daerah dapat menyusun peraturan-peraturan di tingkat pusat dan daerah serta bekerja sama dengan dunia industri untuk menyerap tenaga kerja terampil dari pendidikan vokasi.

Isu strategis lain yang dibahas dalam penguatan layanan pendidikan dan kebudayaan dari pinggiran adalah bagaimana mengatasi sulitnya akses dari dan menuju daerah pinggiran serta kurangnya ketersediaan dan kompetensi guru di daerah terdepan, tertinggal dan terluar (3T). RNPK 2018 ini diharapkan dapat memperkuat hubungan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah serta membangun komitmen para pemangku kepentingan untuk menguatkan pendidikan dan memajukan kebudayaan. (Ilma Avitrianti/Desliana Maulipaksi)

 

Sumber :

https://www.kaskus.co.id/thread/5d2e2d6f018e0d73cd7336bf/